"Perlu ada solusi sementara untuk mengatasi lonjakan penumpang KRL sampai produk [buatan] INKA selesai dan dapat digunakan untuk melayani [masyarakat]," tegasnya.
KCI diketahui sudah memesan rangkaian KRL pengganti ke INKA, sesuai dengan jumlah rangkaian yang akan dipensiunkan. Namun, IKNA baru bisa menyelesaikan pesanan paling cepat pada 2025 atau lewat dari tenggat kebutuhan KCI.
Terkait dengan rencana impor rangkaian KRL bekas Jepang, Kemenhub meminta KCI untuk memastikan kelayakan komponen sarana yang berhubungan langsung dengan keselamatan pengguna layanan. Pengujian pertama dan penerbutan sertifikat kelayakan operasional harus melalui ketentuan yang ditetapkan oleh DJKA Kemenhub.
"Jika nanti sudah diputuskan akan dilakukan pengadaan sarana bukan baru, kami berharap KCI pun dapat memperhatikan komponen seperti bogie, roda, kelistrikan, dan pengereman agar dapat dipakai atau diganti dengan komponen baru," tutur Adita.
Selain itu, Kemenhub juga meminta rangkaian KRL bekas yang akan didatangkan dari Jepang dapat direvitalisasi menggunakan komponen-komponen produksi dalam negeri untuk mendukung industri manufaktur Tanah Air.
Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik dari PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio mengutarakan proses perizinan impor rangkaian KRL bekas Jepang tak kunjung terealisasi lantaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tak kunjung memberikan izin impor yang diajukan oleh KCI.
"Intinya permohonan PT KCI untuk impor kereta bekas dari Jepang ditolak Kementerian Perindustrian. Lalu, bagaimana nasib 200.000 penumpang per hari yang nantinya tidak terangkut KRL Jabodetabek?" kata Agus kepada Bloomberg Technoz beberapa waktu lalu.
Menjalankan rangkaian KRL yang seharusnya sudah dipensiunkan tentu bukan pilihan karena tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM).
"Bagaimana jika INKA menghadapi kendala sehingga jadwal pengadaannya molor atau lewat dari 2025? Apakah KRL yang uzur ini tetap harus dijalankan dengan hazard yang tinggi ? Atau bagaimana? KCI harus memikirkannya," pungkasnya.
Sekadar catatan, selain banyaknya rangkaian KRL yang akan memasuki masa pensiun, KCI juga dihadapkan pada naiknya jumlah penumpang Kereta Commuter Jabodetabek pada awal 2023. Tidak dikeluarkannya izin impor didasari oleh pertimbangan fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).
Tercatat, pengguna KRL Jabodetabek di seluruh lintas telah mengalami kenaikan pada awal 2023 dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya menjadi total 10,44 juta penumpang.
VP Corporate Secretary KCI Anne Purba menyebutkan lintas Depok sampai dengan Bogor mencatatkan jumlah pengguna terbesar dibandingkan dengan lintas lainnya sebesar 10,44 juta penumpang pada Januari 2023.
Jumlah tersebut naik dibandingkan dengan Januari 2022 sebesar 6,92 juta penumpang dan 5,86 juta pengguna pada Januari 2021.
Kemudian, jumlah pengguna pada lintas Bekasi sampai dengan Cikarang mencapai 5,98 juta penumpang. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 3,64 juta pengguna dan 1,44 juta penumpang pada Januari 2021.
(rez/evs)
