Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti masalah kemiskinan ekstrem yang masih terjadi. Dia meminta agar pemerintah daerah (pemda) menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada 2024 mendatang. Seperti diketahui 2024 merupakan tahun pemilu di Indonesia baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden akan berlangsung.
“Semuanya sudah ada datanya, artinya targetnya siapa, sasarannya siapa, sudah ada semuanya. Penanganannya seperti apa, juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan, semua pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan,” ujar Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023) sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.
Sementara pada 2022 disebutkan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Indonesia masih bertengger pada angka 2% dan 14 provinsi berada di atas angka rata-rata nasional tersebut.
Di samping masalah kemiskinkan, Presiden juga meminta agar kepala daerah menekan angka gagal tumbuh pada anak (stunting) di daerahnya masing-masing. Hal tersebut penting mengingat Indonesia akan memiliki bonus demografi yang puncaknya pada 2030-2035. Dengan kondisi itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) harus terus dioptimalkan.
“Kalau SDM-SDM kita tidak berada pada posisi yang ininya (otaknya) baik, sehingga memiliki produktivitas baik, hati-hati, bukan keuntungan yang akan kita dapat, tetapi akan memberikan beban yang besar kepada negara," kata Jokowi.
Disebutkannya bahwa angka stunting nasional terus mengalami penurunan dari 37% pada 2014 menjadi 24% pada 2021 dan pada 2022 diperkirakan berada di angka 21%. Walaupun angkanya sudah turun drastis, Presiden menargetkan prevalensi stunting mampu ditekan hingga berada di bawah 14% pada 2024. Jokowi mengatakan data stunting cukup valid sehingga dengan kerja keras maka bisa ditangani. Apalagi Indonesia terbukti bisa mengatasi pandemi yang cukup berat.
Pemantauan stunting kata Jokowi bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan platform aplikasi. Kepala daerah harus rajin memantau kondisi stunting di daerah masing-masing. Dia mencontohkan Kabupaten Sumedang yang cukup sukses memanfaatkan dukungan teknologi informasi untuk menekan stunting dari yang awalnya 32% pada 2018 menjadi hanya 7% pada 2022.
Perbaikan kondisi stunting juga terjadi di Kampar walau tanpa penggunaan teknologi aplikasi. Wilayah itu berhasil menurunkan angka stunting dari 27% menjadi sekitar 8%. Caranya dengan menitipkan anak-anak tersebut kepada perusahaan besar untuk diberikan perhatian dalam hal tumbuh kembang.
(ezr)
