Bloomberg Technoz, Jakarta - Evaluasi total yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena banyaknya kasus korupsi bak jauh panggang dari api. Ucapan tak sesuai dengan upaya dan prioritas penanganan korupsi. Pasalnya, selain masa jabatan kurang setahun lagi, selama ini Jokowi juga dicap tak terlalu peduli pada pemberantasan korupsi. 

Lalu pada tahun terakhir memerintah sekaligus tahun politik ini, Jokowi tiba-tiba menyesalkan banyaknya pejabat Indonesia yang ditangkap karena kasus rasuah.

"Kemudian ya Jokowi saya lihat tidak terlalu peduli sebenarnya pada sisi pemberantasan korupsi," kata Peneliti Pusat Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman pada saat dihubungi pada Rabu malam (13/12/2023).

Ada dua indikator kata dia yang jelas menunjukkan hal itu. Pertama, pada pidato Presiden Jokowi di Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023, Presiden sama sekali tak menyinggung situasi KPK pada saat ini yang penuh dengan problem. Apalagi KPK pada saat ini berada di bawah kekuasaan eksekutif setelah UU KPK dilemahkan lewat revisi. Kenyataannya, Ketua KPK Firli Bahuri tersangkut hukum dan kini sudah diganti dengan ketua sementara.

Indikator kedua, Jokowi selama ini tidak punya perhatian pada RUU yang harus ada untuk menguatkan pemberantasan korupsi seperti RUU Perampasan Aset. Jokowi selama ini punya koalisi besar. Sekalipun DPR tak serius membahas RUU Perampasan Aset, Jokowi kata dia seharusnya bisa mengusahakan dengan kelihaiannya berpolitik dan mengarahkan koalisi besar tersebut.