Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menjanjikan penambahan anggaran subsidi pupuk. Namun demikian, besaran penambahan tersebut masih perlu dikaji, baik melalui Kementerian Pertanian maupun Menteri Keuangan.

"Pokoknya saya janji subsidi pupuk ditambahkan," tegas Jokowi.

Sebelumnya, Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan faktor penghambat pupuk bersubsidi ialah ketersediaan pupuk yang kurang dari permintaan.

Khudori mengatakan kebutuhan pupuk untuk seluruh petani di Indonesia saat ini telah mencapai 24 juta ton. 

"Namun, jumlah yang bisa diseadikan pemerintah hanya 8—9 juta ton, jadi cukup lebar disparitasnya," ujar Khudori.

Menyitir data Kementerian Pertanian,  jumlah alokasi pupuk subsidi sepanjang 2023 sebanyak 58.600 ton urea, 52.744 ton NPK, dan 21 ton NPK formula khusus. Adapun, hingga Juli 2023, realisasi penyaluran pupuk urea bersubsidi telah mencapai 24,22% dan NPK 41,36%.

Per 31 Juli 2023, PT Pupuk Indonesia (Persero), sebagai perusahaan yang diamanatkan untuk menyalurkan program tersebut, telah menyalurkan sebanyak 3,83 juta ton pupuk dengan rincian pupuk urea sebanyak 2,25 juta ton dan pupuk NPK 1,55 juta ton.

Realisasi itu masih cukup rendah dibandingkan dengan total alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,1 juta ton yang ditetapkan sejak 2022.

(ain)