Adapun rekomendasi DPR soal penyelesaian kasus HAM berat masa lalu dikeluarkan pada 2009 melalui Komisi III. 

Pertama, merekomendasikan Presiden RI membentuk pengadilan HAM ad hoc.  Kedua, merekomendasikan Presiden RI serta institusi pemerintah dan pihak terkait untuk mencari 13 aktivis yang masih hilang.  Ketiga, merekomendasikan pemerintah merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang. Keempat, merekomendasikan pemerintah meratifikasi konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia. (situs resmi DPR).

(red/ain)