Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan dana manfaat haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tak semata-mata menjadi hak milik jemaah haji di tahun berjalan. Menag mengingatkan antrean haji di Indonesia mencapai 5,2 juta orang.

Menag mengatakan demi keberlangsungan program haji Indonesia, sudah semestinya jemaah menanggung biaya yang lebih besar daripada dana yang diberikan BPKH melalui manfaat haji. Atas alasan itulah beberapa waktu lalu Menag mengusulkan proporsi biaya haji yang ditanggung jemaah dengan dana manfaat sebesar 70:30.

"Kami mengambil langkah yang tidak populer dengan menyebutkan 70:30. Langkah ini memang tidak populer, tapi penting demi keberlanjutan haji," ujar Menag di Istana Negara, Selasa (12/12/2023).

"Kami melihat saat ini perilaku tidak sehat, mestinya jemaah haji membayar lebih besar daripada nilai manfaat," tegas dia.

"Di tahun-tahun mendatang sangat mungkin jemaah membayar jauh lebih besar karena dana manfaat tidak lagi bisa menopang BPIH," ujar Yaqut.