BPS juga menyempurnakan penghitungan IHK dengan mengakomodasi bobot pasar dan bobot kualitas dalam penghitungan rata-rata harga di setiap komoditas. Jadi, akan menghasilkan nilai yang lebih presisi dan dapat merepresentasikan referensi rumah tangga terhadap varian tertentu dari komoditas.
"Mungkin tadinya bobot konsumsi kita tidak terlalu banyak ke travelling, sekarang orang lebih banyak yang lebih senang melakukan spending pada traveling dibandingkan beli baju misalnya," papar Amalia.
Selain itu, lanjut Amalis, ada pula perkembangan jenis dan kualitas barang dan jasa, serta perubahan pasar, outlet, supermarket, sehingga BPS menilai perlu melakukan pemutakhiran tahun dasar ini.
Cakupan dari jumlah kota penyumbang inflasi juga akan bertambah hingga 60 kabupaten/kota, dari semula hanya 90 kabupaten/kota, kini menjadi 150 kabupaten/kota.
"Dengan SBH 2022 ini sekaligus nanti mulai tahun depan kami akan memastikan bahwa BPS bisa mengeluarkan data inflasi provinsi yang jumlahnya bukan lagi 34 provinsi, tetapi sudah mencakup 38 provinsi. Jadi sesuai dengan kondisi atau fakta yang ada kita miliki saat ini," jelas Amalia.
Perubahan perhitungan IHK ini sudah mengacu pada perhitungan manual indeks harga Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang juga menjadi pedoman sebagian besar negara-negara di dunia. Beberapa panduan yang dijadikan acuan dalam penghitungan IHK di Indonesia adalah Consumer Price Index atau CPI manual, Practical Guide to Producing Consumer Price Indices 2009, Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP) 2018.
"Dengan mengacu pada manual International ini, maka angka inflasi Indonesia menjadi terstandar dan dapat dibandingkan dengan angka-angka inflasi dari negara lain yang juga berpedoman terhadap manual yang sama," kata Amalia.
SBH 2022 dilakukan dengan tujuan untuk memutakhirkan tahun dasar, memutakhirkan paket komoditas, dan memutakhirkan diagram timbang indeks harga konsumen yang pastinya berbeda dari SBH 2018.
(lav)
