Pihaknya kemudian berharap dapat diselesaikan pada awal tahun 2024 untuk mempercepat penerapan 5G di Indonesia. “Saya belum tahu, kita berharap awal tahun depan bisa segera karena ini sayang kalau didiamkan terlalu lama barang ini, frekuensi bagus itu 700 Mhz,” lanjutnya.
Menurut Usman, insentif diberikan untuk mendorong percepatan penerapan 5G di Indonesia. Ini penting agar opsel mau menginvestasikan modalnya dalam pengadaan 5G. Apalagi, kata Usman, saat ini terdapat kekhawatiran dari para opsel mengenai potensi pasar 5G di Indonesia.
Padahal, kata Usman, permintaan yang lemah mungkin terjadi karena ketidaktersediaan sinyal 5G di Indonesia. Insentif ia nilai mampu mendongkrak ketersediaan yang pada akhirnya meningkatkan permintaan.
“Ya memang itu kebijakan Kominfo, supaya nanti frekuensi 700 Mhz yang ditinggalkan oleh TV analog, kan sudah beralih ke TV digital, itu bisa dipakai untuk 5G. Industri ini kan masih memperhitungkan aspek bisnis, pasarnya,” ujar dia.
“Kalau kita masuk ke 5G, kata mereka, itu ada pasarnya nggak sih? kayaknya kok orang Indonesia dengan 4G sudah happy? Tapi kan kita tetap beranggapan ini kan urusan ekonomi ada demand dan supply. Kalau supply nggak ada mungkin nggak ada demand, kan bisa seperti itu,” kata Usman.
Kecepatan internet di Indonesia pun menjadi salah satu perhatian pemerintah karena berbanding lurus dengan peningkatan produk domestik bruto (PDB) dan ekonomi. Dengan kata lain, semakin cepat internet di Indonesia, maka PDB dan ekonomi Indonesia juga berpotensi makin bertumbuh.
Sayangnya, Indonesia saat ini menempati posisi ke-98 dari 160 negara dalam aspek kecepatan internet. Bahkan, kecepatan internet di Indonesia kalah dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand.
Kominfo saat ini telah mengembangkan roadmap jangka pendek 5G di Indonesia yang terdiri dari upaya akselerasi penerapan sinyal 5G di Indonesia, insentif, dan pasar 5G.
Usman optimistis bahwa sinyal 5G bisa digunakan di Indonesia secepatnya, namun tidak merincikan kapan waktu yang ditargetkan pemerintah. Namun, sinyal 5G disebut akan diterapkan pertama kali di Jawa yang merupakan pasar terbesar.
“Ya kalau pemerintah pengennya secepatnya tapi kan kita juga melihat kesiapan industri makanya dicarikan kompromi kapan waktu yang pas, insentif seperti apa, kapan kita lelang. Disusun semua. Jadi bukan cuma kita susun insentif aja tapi kita bikin roadmap jangka pendek,” pungkasnya.
(dov/wep)
