Polemik muncul karena beleid tersebut akan menghapus hak warga Jakarta untuk memilih secara langsung gubernur dan wakil gubernurnya melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada). Hak tersebut justru diberikan kepada presiden yang bisa memilih sosok pemimpin di DKJ. 

"Itu kan masih dalam bentuk RUU, rancangan undang undang. Dan itu inisiatif DPR," ujar Jokowi.

(frg/ezr)