Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Jokowi, Bendahara Negara merupakan koordinator penindaklanjut hasil audit kinerja kementerian/lembaga (K/L). Hal itu disampaikan Kepala Negara saat menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 dari BPK RI di Istana Merdeka, Jakarta.

"Arahan presiden kepada BPK adalah untuk selalu memantau berbagai hasil tindak lanjut dari K/L. Presiden menugaskan menteri keuangan sebagai koordinator dari penindaklanjut kementerian lembaga yang kami periksa," ujar Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, dikutip Senin (11/12/2023).

Dia menjelaskan, salah satu yang perlu ditindaklanjuti adalah terkait penekanan kegiatan yang dilaksanakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Presiden Jokowi menilai bahwa di tengah situasi ketidakpastian di global, hal yang paling penting untuk dilakukan di dalam negeri adalah melaksanakan kegiatan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Sebagai informasi, IHPS I meliputi pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.