Selain itu, Sekretaris Kabinet Kepala Hirokazu Matsuno, juru bicara pemerintah paling senior, juga termasuk posisi yang akan diganti. Perombakan ini kemungkinan akan dilakukan setelah berakhirnya sesi parlemen pada hari Rabu.
Belum jelas apakah tindakan keras seperti itu akan menstabilkan dukungan terhadap pemerintahan Kishida. Dalam beberapa jajak pendapat mencapai level terendah bagi seorang perdana menteri Jepang dalam lebih dari satu dekade. Meskipun pemilihan umum tidak perlu diadakan hingga tahun 2025, Partai LDP bisa memilih untuk menggantinya ketika masa jabatan sebagai pemimpin partai berakhir pada bulan September atau sebelumnya.
Partai LDP yang lama berkuasa mencakup lima faksi besar yang mengumpulkan dana dan bersaing untuk menunjuk anggota mereka ke posisi pemerintahan, dengan kelompok Abe menjadi yang terbesar. Kali ini, Kishida akan mencoba menunjuk anggota parlemen yang tidak termasuk dalam faksi manapun untuk menduduki posisi senior, dikutip dari surat kabar Mainichi.
Faksi LDP berharap masing-masing anggota mereka menjual sejumlah tiket untuk acara penggalangan dana. Pendapatan dari tiket apa pun yang dijual melebihi target dikembalikan kepada anggota parlemen masing-masing. Jika lebih dari 200.000 yen dalam tiket partai dibeli oleh satu orang atau kelompok, jumlah tersebut menurut hukum harus didaftarkan sebagai sumbangan.
Menurut Asahi dan media lainnya, anggota parlemen diduga tidak melaporkan sekitar 10 juta yen pendapatan per orang dari acara penggalangan dana yang diselenggarakan oleh faksi Abe.
Hilangnya kekuatan bagi faksi konservatif Abe, yang cenderung mempertahankan dukungan mendiang pemimpinnya terhadap kebijakan moneter yang sangat longgar, berpotensi mendorong yen lebih tinggi, menurut Takeshi Ishida, ahli strategi mata uang di Resona Bank. Ketidakstabilan dalam administrasi secara keseluruhan bisa menyebabkan saham turun, dan memicu penghindaran risiko.
Laporan mengenai perombakan ini muncul setelah skandal tersebut mendominasi pernyataan pemerintah dan sidang komite parlemen pada Jumat (8/12/2023).
Skandal-skandal sebelumnya telah memberatkan dukungan bagi Kishida, sementara survei menunjukkan ketidakpuasan pemilih terhadap langkah-langkah yang diambilnya untuk melindungi mereka dari dampak inflasi. Kebijakannya termasuk memperpanjang subsidi untuk bahan bakar dan utilitas hingga musim semi 2024 dan memberikan potongan pajak serta bantuan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah.
Sebuah jajak pendapat oleh surat kabar Mainichi yang diterbitkan pada bulan November menemukan bahwa dukungan untuk kabinet Kishida telah turun menjadi 21%, yang terendah untuk seorang perdana menteri Jepang sejak 2011.
Data yang dirilis pada 8 Desember menunjukkan ekonomi Jepang menyusut pada tingkat tercepat sejak puncak pandemi dalam tiga bulan hingga September. Hal ini memberikan sedikit alasan bagi para pemilih untuk mendukung Kishida, yang menjabat kurang dari dua tahun yang lalu.
(bbn)
