Isabel Reynolds-Bloomberg News
Bloomberg, Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida akan memecat menteri lagi yakni anggota kabinetnya dan tiga pejabat partai yang berkuasa, diberitakan surat kabar Asahi. Pemecatan dilakukan karena adanya skandal pendagaan gelap mengancam kinerja pemerintahan.
Nama menteri yang akan dicopot yakni Menteri Perdagangan Yasutoshi Nishimura, figur yang sebelumnya dianggap membantu mendorong rencana Jepang untuk mendapatkan kembali statusnya yang hilang sebagai pembuat cip kelas dunia. Dua pejabat senior di Partai Demokrat Liberal (LDP) lainnya akan diganti dan pejabat ketiga mungkin akan ditambahkan ke dalam daftar, kata surat kabar itu. Hal itu terjadi hanya sehari setelah Menteri Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno diberitakan mengundurkan diri.
Kemarahan pemilih atas skandal tersebut diprediksi akan menurunkan pamor publik Kishida padahal dalam jajak pendapat yang ada, paringkat pamor Kishida sebagai PM sudah cukup turun dalam satu dekade. Oleh karena itu meskipun pemilihan umum tidak hingga tahun 2025, LDP dapat memilih untuk mengganti Kihisda ketika masa jabatannya sebagai pemimpin partai berakhir bahkan lebih awal.
Ketua Dewan Riset Kebijakan LDP, Koichi Hagiuda dan Tsuyoshi Takagi, Ketua Komite Urusan Pangan partai tersebut akan diganti, kata surat kabar itu, mengutip pejabat pemerintah yang tak disebutkan namanya. Kishida juga dikatakan mempertimbangkan untuk menggantikan Hiroshige Seko yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal LDP di Majelis Tinggi Parlemen.
Sementara itu Fraksi LDP menerapkan bahwa setiap anggotanya menjual sejumlah tiket untuk acara penggalangan dana. Adapun pendapatan dari setiap tiket yang terjual melebihi target dikembalikan kepada masing-masing anggota parlemen. Jika tiket pesta senilai lebih dari ¥200,000 ($1,360) dibeli oleh seseorang atau kelompok, jumlah tersebut harus didaftarkan secara resmi sebagai sumbangan agar tidak melanggar hukum.
Kishida akan mengumumkan perombakan kabinet dan posisi partai dalam segera, laporan Asahi. Laporan tersebut muncul setelah skandal tersebut mendominasi topik pernyataan pemerintah dan sesi komite parlemen pada hari Jumat lalu.
Skandal-skandal sebelumnya telah membebani pemerintahan Kishida. Sementara survei menunjukkan para pemilih tidak puas terhadao Kishida yang dianggap melindungi demi dalih kepentingan pengelolaan dampak inflasi. Kebijakan Kishida antara lain termasuk memperluas subsidi bensin dan utilitas hingga musim semi 2024 dan memerintahkan potongan pajak. Ada juga bantuan untuk rumah tangga berpendapatan rendah.
Belum lama ini, sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh surat kabar Mainichi pada bulan November, kepercayaan terhadap kabinet Kishida telah merosot hingga 21%. Angka ini terendah bagi seorang perdana menteri Jepang sejak tahun 2011.
Sementara itu laporan pada 8 Desember menunjukkan perekonomian Jepang justru mengalami penurunan lebih cepat setelah puncak pandemi.
(bbn)
