Oding bahkan membandingkan kedaulatan yang diberikan Papua hingga Aceh. Di sana, masyarakat lokal diberikan porsi yang adil dalam berpolitik.
"Di Papua ada dewan yang terpilih tanpa pileg. Di Aceh ada partai lokal. Kedaulatan politik untuk mereka diberikan adil. Jakarta kapan?," tegas Oding.
"Kalau gubernur dipilih langsung, sama saja Jakarta seperti kemarin sebelum memiliki kekhususnan," tegas dia.
"Salah satunya alasannya, kami juga ingin gubernur, ataupun wakil gubernur yang ditunjuk Presiden itu mencerminkan representasi orang Betawi, entah itu gubernur atau wagubnya," tegas dia.
Sebelumnya, Partai Gerindra menjadi salah satu fraksi yang secara terbuka mengusulkan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden dalam RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
RUU DKJ disepakati untuk dibahas di tingkat lanjut usai ketetapan rapat Badan Legislatif DPR, awal pekan lalu. Di Pasal 10 ayat (2) RUU, disebutkan gubernur dan wakil gubernur DKJ diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul dan pendapat DPRD.
Bamus Betawi 1982 usulan tersebut dari pihaknya. Oding mengakui hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Baleg pada 9 November 2023.
"Kami yang mengusulkan, di hadapan rapat baleg. Menetapkan salah satu pertimbangannya agar ada kesempatan putera Betawi menjadi gubernur," ujar Oding.
(ain)
