“Jadi sebenarnya yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah bagaimana meningkatkan daya saing pariwisata kita,” ujarnya. 

Daya saing pariwisata, kata Fahrurozy, menjadi penting karena semakin wisatawan senang untuk berkunjung ke Indonesia maka konsumsi semakin meningkat. 

Hal itu juga pada akhirnya akan berdampak kepada lama tinggal wisatawan di Indonesia yang pada akhirnya berdampak pada konsumsi pariwisata. 

“Ini bisa dicapai ketika daya saing pariwisata tinggi. Jadi mulai dari sumber daya manusia (SDM) sudah mumpuni, peningkatan destinasi wisata bagaimana wisatawan yang datang ke sana nyaman dan wisatawan yang datang ke sana itu semakin aman,” ujarnya. 

“Jadi dibandingkan memikirkan negara mana yang akan kita (berikan) bebas visa, justru kalau kita punya daya saing yang sangat tinggi, wisatawan asing mungkin akan rela bayar visa,” lanjutnya. 

Terakhir, Fahrurozy juga memberikan catatan terhadap kasus Covid-19 di Indonesia yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan. Pemerintah harus hati-hati dan tetap menempatkan kualitas wisatawan di atas kuantitas.  

“Yang harus mendapat perhatian adalah faktor keamanan dan kesehatan. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya baik menjadi boomerang bagi Indonesia,” pungkasnya. 

Sebagai informasi, Indonesia berencana mengizinkan lebih banyak warga negara asing memasuki negaranya tanpa visa dengan melonggarkan aturan masuk guna mendongkrak pariwisata.

Pemerintah mengusulkan untuk menambah 20 negara ke dalam daftar, termasuk Amerika Serikat (AS), China, dan India, kata Menteri Pariwisata Sandiaga Uno usai rapat kabinet pada Kamis. Beberapa negara Timur Tengah juga bisa diikutsertakan, tambahnya.

Berikut daftar 20 negara yang diusulkan penerima bebas visa :

1. Australia

2. China

3. India

4. Korea Selatan

5. Amerika

6. Inggris

7. Perancis

8. Jerman

9. Belanda

10. Jepang

11. Rusia

12. Taiwan

13. Selandia Baru

14. Italia

15. Spanyol

Juga 5 negara lain tambahan negara yang berkaitan dengan sumbangsih kontribusi investasi dan ekonomi indonesia, seperti :

16. UEA

17. Arab Saudi

18. Qatar

19. Beberapa negara Timur Tengah lainnya

20. Beberapa negara Timur Tengah lainnya

(dov/ain)