Penurunan tersebut, lanjutnya, terutama akan terjadi pada BBM nonsubsidi yang memang formulasi harganya dievaluasi dan diperbarui tiap bulan, mengikuti pergerakan harga pasar. Berbeda dengan BBM subsidi yang sudah dipatok harga tetap untuk jangka waktu tertentu lantaran dampak keekonomiannya lebih besar.
Sekadar catatan,formula harga BBM nonsubsidi ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No.245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62/K/12/MEM/2020 tentang Formulasi Harga Jenis Bahan bakar Umum (JBU) atau BBM Nonsubsidi.
Selisih Harga Menyempit
Seiring dengan potensi makin turunnya harga BBM nonsubsidi, selisih harganya dengan BBM subsidi pun akan makin sempit. Pertalite, misalnya, saat ini dibanderol Rp10.000/liter. Adapun, Pertamax per Desember Rp13.350/liter, turun dari November Rp13.400/liter, dan dari Oktober Rp14.000/liter.
Penetapan harga Pertalite senilai Rp10.000/liter sudah diketok sejak 3 September 2022, dari sebelumnya hanya Rp7.650/liter. Wajar saja, saat itu harga minyak dunia menembus di atas US$110/barel akibat seteru Rusia-Ukraina yang memengaruhi sektor energi global.
Sebaliknya, saat ini harga minyak jenis Brent sudah mendingin di level US$75-an per barel. Atas dasar itu, Zuhdi menilai kebijakan ideal yang mesti ditempuh pemerintah adalah mengoreksi harga seluruh jenis BBM, tidak hanya nonsubsidi, tetapi juga subsidi.
“Kalau harga BBM bersubsidi turun di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah, bisa saja beban anggaran subsidi berkurang, jika harga minyak global mendorong harga keekonomian BBM subsidi untuk turun ke bawah harga ritelnya,” terangnya.
Per siang ini, Brent untuk penyelesaian Februari naik 1,5% secara harian menjadi US$75,13/barel. Sementara itu jenis light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) ditutup di level terendah sejak Juni, di mana pengiriman Januari naik 1,4% menjadi US$70,29/barel.
Kuota Pertalite
Pun demikian, jika harga Pertalite tidak diturunkan dan tetap dipertahankan di level Rp10.000/liter, ada juga sisi positif yang bisa diambil pemerintah. Salah satunya dalam hal penjagaan kuota bensin bersubsidi yang kerap jebol.
Dengan menipisnya selisih harga Pertalite dan Pertamax, diharapkan makin banyak konsumen yang beralih menggunakan bensin nonsubsidi – khususnya para pemilik kendaraan yang selama ini semestinya tidak berhak menenggak BBM subsidi.
“Secara logika begitu, jika [selisih] harga BBM nonsubsidi dan subsidi dekat, by sense akan mendorong orang mencari produk dengan kualitas yang lebih baik, tetapi penambahan harganya tidak banyak. Ini bagus untuk menjaga kuota BBM bersubsidi agar selalu tepat sasaran,” kata Zuhdi.
Hingga Oktober 2023, PT Pertamina Patra Niaga mencatat realisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite sudah mencapai 76,4% dari total kuota tahun ini sebanyak 32,6 juta kiloliter (kl).
Dengan realisasi itu, perseroan optimistis kuota bensin Jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Pertalite masih mencukupi hingga pengujung tahun ini.
"Masih mencukupi untuk Pertalite," ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting saat dihubungi, akhir November.
Amannya kuota Pertalite, menurut perseroan, disebabkan oleh upaya pengendalian lewat skema Pilot Project Full Cycle JBKP Pertalite di 41 kota/kab dan dan digitalisasi melalui QR Code. Upaya itu diklaim telah menghemat pasok Pertalite hingga 1,7 juta kl.
Namun demikian, konsumsi BBM subsidi jenis Solar diproyeksikan tetap melebihi kuota. Pada 2023, proyeksi konsumsi Solar sebanyak 19,6 juta kl, atau lebih banyak 12,1% dibandingkan dengan realisasi 2022 sebanyak 17,5 juta kl. Proyeksi itu belum termasuk dalam upaya pengendalian dan tidak dilaksanakan program Subsidi Tepat BBM.
Apabila ada upaya pengendalian melalui program Subsidi Tepat dengan melakukan pendataan konsumen dan monitoring transaksi (adanya Signal Exception untuk menangkap potensi penyalahgunaan) serta adanya pembatasan alokasi per pengguna, maka prognosis Solar 2023 ditetapkan sebanyak 18,3 juta kl.
Maka dari itu, Pertamina Patra Niaga meminta penambahan kuota jenis BBM tertentu (JBT) Solar sebanyak 1,3 juta kl.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan permintaan tambahan itu menyusul peningkatan prognosis konsumsi Solar hingga akhir tahun ini sebesar 7,8% menjadi 18,1 juta kl, dari estimasi sebelumnya sejumlah 16,8 kl
"Ini yang memang kami sempat ajukan untuk dapat dilakukan penyesuaian kuota di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM]," ujar Riva dalam rapat bersama Komisi VII DPR, Selasa (21/11/2023).
(wdh)
