"Jakarta sudah memiliki kekhususan di bidang lainnya. Sekarang tinggal kedaulatan politik. Kalau sekarang sudah daerah khusus, kalau pilkada langsung, apa yang beda dengan sebelumnya," ujar Zainuddin menegaskan.
Reaksi Bamus Betawi
Usulan tersebut menuai reaksi keras dari Bamus Betawi pimpinan Riano P Ahmad.
"Jelas bukan Bamus Betawi," ujar Riano saat dikonfirmasi.
Sekadar catatan, Bamus Betawi pimpinan Riano Ahmad merupakan lembaga resmi yang menangungi seluruh ormas Betawi. Ketetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI Nomor: AHU-0001281.AH.01.08. Tahun 2023 tertanggal 15 September 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Badan Musyawarah Betawi.
Keputusan tersebut dibuat setelah Bamus dilanda konflik dualisme kepemimpinan beberapa waktu lalu.
"Kami, Bamus Betawi, menegaskan sikap untuk mempertahankan proses demokrasi penunjukan gubernur DKJ melalui Pilkada," tegasnya.
Seperti diketahui, hanya Fraksi PKS yang tegas menolak RUU DKJ untuk dibahas di tingkat selanjutnya. Sementara delapan fraksi lainnya menerima RUU ini sebagai usulan DPR dengan catatan. Alhasil, RUU ini disahkan menjadi usulan DPR untuk dibahas ke tingkat selanjutnya.
Namun belakangan partai di parlemen satu per satu menolak dan memerintahkan fraksinya untuk menolak RUU DKJ apabila masih memuat Pasal 10.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh melalui keterangan resminya menyebut bahwa Jakarta harus diselamatkan dari tirani kekuasaan.
"Memerintahkan Fraksi Partai NasDem untuk menolak RUU DKJ sepanjang klasusul mekanisme pemilihan gubernur DKJ diserahkan langsung kepada pejabat Presiden. Pilkada adalah salah satu mekanisme yang dibangun demi termanifestasikannya demokrasi dalam kehidupan politik kita," dikutip dari salinan surat resmi yang ditandatangani oleh Ketua Umum Surya Paloh tertanggal Kamis (7/12/2023).
Sementara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pada saat ditemui di kawasan Taman Wiladatika Cibubur juga mengatakan, sudah memerintahkan fraksinya di DPR agar menolak RUU tersebut jika di dalamnya pemilihan langsung gubernur dinihilkan.
"Sudah kasih sikap ke fraksi bahwa tidak akan menyetujui kalau (gubernur) tidak pemilihan langsung," kata Muhaimin alias Cak Imin, Kamis petang (7/12/2023).
(ain/wep)
