Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menemukan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tidak tepat sasaran, yakni digunakan untuk merenovasi rumah, membeli kendaraan dan sebagainya. Selain itu, terdapat 2 debitur yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Yulius mengatakan penggunaan KUR sebesar 93% dialokasikan untuk modal kerja, 6% digunakan untuk investasi, dan 1% digunakan untuk keperluan lainnya seperti merenovasi rumah, membeli kendaraan, dan lainnya. Lalu, terdapat 2 debitur (0,2%) yang merupakan PNS guru dan PNS Dinas Pendidikan.

Yulius mengatakan temuan itu didapatkan berdasarkan survei monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan pada Agustus-Oktober 2023 di 23 provinsi. Survei monev itu melibatkan 1.047 debitur dan 182 cabang penyalur KUR dengan sebagian besar responden debitur KUR Mikro dan KUR Super Mikro yang memiliki kredit dengan plafon kurang dari Rp100 juta.

”Temuan tersebut di antaranya, terdapat 144 debitur atau 16,1% KUR mikro dan KUR super mikro dengan plafon sampai Rp100 juta dikenai agunan tambahan,” kata Yulius dalam siaran pers, Kamis (7/12/2023).

Yulius menjelaskan penyaluran KUR sektor produksi belum optimal yaitu baru sebesar 53% dari target 60% yang terdiri dari sektor makanan/minuman 23,2%, pertanian/peternakan 14,2%, dan jada 14,2%, sedangkan KUR sektor perdagangan sebesar 46,8%.