Besaran PSO tersebut sesuai dengan kontrak subsidi yang ditandatangani Direktur Jenderal Risal dan Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo hari ini.
“Penandatanganan kontrak subsidi untuk LRT Jabodebek ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah bagi masyarakat melalui layanan kereta api yang terjangkau," ujar Risal.
Di lain sisi, Didiek mengatakan KAI berkomitmen melaksanakan penugasan PSO ini dengan sebaik-baiknya.
Sejalan dengan pelaksanaan PSO, Didiek memastikan KAI akan terus melakukan peningkatan pelayanan sarana, fasilitas, dan pelayanan lainnya, dengan berkoordinasi serta berkolaborasi bersama pihak-pihak terkait.
“KAI akan terus mendukung Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dengan menghadirkan transportasi umum yang saling terintegrasi sehingga masyarakat dapat bertransportasi menggunakan angkutan massal dengan nyaman,” kata Didiek.
Sebagai informasi, besaran tarif bersubsidi LRT Jabodebek telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi Jabodebek untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik yang ditetapkan pada 14 Juli 2023.
Risal mengatakan, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) telah melakukan studi dalam menetapkan tarif yang terjangkau.
Sejumlah kajian dilakukan dalam penghitungan tarif tersebut diantaranya yaitu: ability to pay (ATP) atau kemampuan untuk membayar, willingness to pay (WTP) kemauan untuk membayar, berapa tarif moda transportasi lainnya sebagai pembanding, dan berapa biaya operasional yang dikeluarkan oleh operator.
“Dari hasil kajian tersebut, ditetapkan melalui Keputusan Menhub Nomor 67 Tahun 2023 bahwa besaran tarif LRT Jabodebek yaitu Rp 5.000 untuk 1 km pertama dan Rp700 untuk km selanjutnya. Di satu sisi, kami memperhatikan daya beli masyarakat dan di sisi lain kami juga memperhatikan keberlangsungan dari operator yang mengoperasikan LRT Jabodebek,” ucap Risal dalam siaran pers, medio Agustus.
(dov/wdh)
