Bloomberg Technoz, Jakarta – Kementerian Perhubungan menganggarkan dana Kewajiban Pelayanan Publik atau Public Service Obligation (PSO) Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jabodebek sebesar Rp119,7 miliar pada 2023.

Adapun, PSO merupakan kebijakan pemerintah kepada perusahaan untuk memberikan subsidi transportasi publik.

“Khusus untuk LRT Jabodebek saja, kami menganggarkan dana Kewajiban Pelayanan Publik sebesar Rp 119.793.951.000,00, hampir Rp120 miliar, pada 2023,” ucap Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal di Stasiun LRT Jabodebek Halim, Jakarta Timur, Kamis (7/12/2023).

Risal mengatakan hal ini sejalan dengan upaya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk menekan kemacetan dengan mendorong pergeseran mobilitas masyarakat dari kendaraan pribadi menuju transportasi massal.

Beragam insentif, kata Risal, merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mendorong terjadinya pergeseran ini karena dapat menarik minat masyarakat dalam menggunakan transportasi massal.