Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kata Yuliot, esok hari BKPM akan rapat koordinasi di Rempang untuk melihat progres terkait permasalahan lahan warga Rempang yang harus diselesaikan. 

“Terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat, seperti ada yang lahannya di Areal Penggunaan Lain (APL) dan di lahan hutan kan lebih banyak yang ditempati masyarakat area di lahan hutan. jadi untuk penyelesaiannya kami harus koordinasikan,” ujarnya. 

Ketiga, Yuliot mengatakan pihaknya sedang menyiapkan rumah contoh untuk penataan lingkungan. Sehingga proyek tersebut harus dipastikan pengerjaannya.

Padahal sebelumnya pemerintah berkali-kali menyebut warga sudah bersedia direlokasi dengan kompensasi yang disepakati. Belakangan BPKM menyebut hingga 400 KK sudah sukarela mendaftar untuk pindah dari lokasi yang akan terdampak Rempang Eco City. Kerusuhan Rempang sendiri pecah pada 7 Agustus 2023 karena warga menolak proyek itu. Hampir empat bulan lamanya ternyata negosiasi untuk kompensasi belum beres.

(ezr)