Membengkaknya rugi bersih Perusahaan disebabkan oleh beban pokok penjualan yang naik, serta melesat tingginya angka beban beban penjualan dan distribusi yang harus diderita Perusahaan.
Tercatat, penjualan bersih FAST hanya naik 7% menjadi Rp4,61 triliun. Kenaikan penjualan ini sayangnya tidak bisa mengkompensasi peningkatan beban pokok penjualan yang meningkat 6,37% menjadi Rp1,72 triliun dan juga beban penjualan dan distribusi yang naik 11% menjadi Rp2,45 triliun.
Sama halnya dengan perusahaan pengelola Pizza Hut Indonesia, PT Sari Melati Kencana Tbk (PZZA), yang juga menderita kerugian mencapai Rp38,95 miliar. Angka tersebut membengkak 9,74% dari sebelumnya rugi Rp35,49 miliar di kuartal III-2022 kemarin.
Dalam laporan kinerja keuangan yang dipublikasikan, jumlah pendapatan PZZA hanya tumbuh 4% menjadi Rp2,75 triliun. Kenaikan pendapatan tersebut tidak sejalan dengan melesat naiknya beban bunga dan keuangan yang mencapai 52% menjadi sebesar Rp44,48 miliar.
Membengkaknya kerugian FAST dan juga PZZA pada kinerja sembilan bulan pertama tahun 2023, membawa kontraksi dan juga tren negatif yang meningkat pada rugi per saham dasar. Di mana rugi per saham FAST minus mencapai Rp38, dan rugi per saham PZZA ambles ke negatif Rp12,96.
Harga saham makin tertekan
Tak hanya dari kinerja keuangan, saham FAST dan saham PZZA juga kompak memasuki tren bearish sejak konflik antara Hamas dan Israel meletus pada 7 Oktober 2023, seiring dengan tekanan jual yang terjadi di pasar saham, menyusul seruan boikot yang terjadi.
Bahkan saham PZZA menyentuh angka koreksi hingga double digit, mencapai 11,06% secara point-to-point. Saham mencapai rekor terendahnya di Rp368, hingga akhirnya menetap dan parkir di harga Rp370.
Sementara saham FAST mencatat kontraksi 7,5% ptp. Efek seruan boikot tersebut membawa harga saham FAST jatuh ke level terendah Rp735, hingga menetap dan parkir di harga Rp740.
Dalam keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia, FAST juga menuturkan terdapat penurunan penjualan akibat seruan boikot, yang juga mencakup penurunan penjualan serta transaksi bisnis.
Terkait dengan hal itu, manajemen FAST merespons dengan merilis sejumlah produk baru, dan strategi promosi yang dirancang untuk menggantikan transaksi yang hilang.
Selain itu, sebagai langkah jitu untuk meminimalisasi dampak boikot, Perusahaan KFC juga tengah berfokus pada promosi intensif berbagai produk yang dijual Perusahaan.
Sebagai gambaran lebih lanjut, gerakan dan seruan boikot sudah ramai digaungkan oleh gerakan boikot konsumen Internasional pendukung Palestina, Boycott, Divestment, and Sanction Movement (BDS). Gerakan dan seruan tersebut bertujuan memberikan tekanan ekonomi pada Israel di tengah penggempuran terhadap Jalur Gaza.
Di Indonesia, gerakan ini semakin terdorong setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Palestina, di mana membeli produk dari produsen yang mendukung agresi Israel ke Palestina hukumnya haram.
"Mendukung pihak yang diketahui mendukung agresi Israel, baik langsung maupun tidak langsung, seperti dengan membeli produk dari produsen yang secara nyata mendukung agresi Israel hukumnya haram," jelas Ketua MUI bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh Niam dalam pernyataan.
Aksi boikot produk yang disebut-sebut pro Israel sejauh ini, juga telah menyeret kinerja penjualan ritel dengan kemerosotan sedikitnya 3%-4%, menurut perkiraan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk kelompok belanja secara harian.
Gabungan pengusaha di Kamar Dagang Indonesia (Kadin) telah bersuara meminta pemerintah turun tangan agar gelombang boikot itu tidak semakin berlarut-larut, terutama bila daftar produk yang dimaksud sulit dibuktikan kebenarannya.
"Aksi boikot perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah berdasarkan latar belakang perlindungan kepentingan nasional untuk menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif dengan mengarusutamakan perlindungan kepentingan nasional," kata Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki N. Hanafi, dalam sebuah pernyataan, pekan lalu.
Para pengusaha menilai, aksi boikot yang marak bisa memicu kerugian dunia usaha karena berdampak langsung pada sektor usaha yang beroperasi di Indonesia. "Dan menyerap tenaga kerja Indonesia yang menggantungkan nafkah pada perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan pihak yang terlibat konflik di Palestina," jelas Yukki.
(fad/rui)
