Bloomberg Technoz, Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan revisi Peraturan Pemerintah No. 96/2021 sudah hampir rampung untuk mengakomodasi percepatan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI).

“Sudah mau selesai dan ada beberapa hal teknis terkait dengan komitmen Freeport yang harus segera diselesaikan, baru itu [pemberian perpanjangan IUPK hingga 2061] bisa kita lakukan,” ujarnya di sela Rakor Investasi 2023, Kamis (7/12/2023).

Adapun, beberapa komitmen yang dimaksud adalah percepatan pembangunan smelter Freeport di Manyar, Gresik, Jawa Timur. Perusahaan juga harus segera menentukan lokasi untuk proyek smelter barunya di Papua, sebagai syarat perpanjangan IUPK.

Syarat lainnya, kata Bahlil, mencakup kolaborasi dengan para pengusaha Papua untuk operasional bisnis Freeport di proyek smelter baru – yang sebelumnya dikabarkan bakal berlokasi di Kawasan Industri Fakfak, Papua Barat.  

“Jangan gunting kuku sampai gunting rambut orang Jakarta semua. Ini kan dalam rangka kesejahteraan orang Papua. Jadi kami dorong percepatan [proyek smelter] itu untuk kesejahteraan Papua,” ujar Bahlil.