Namun, Direktur Utama PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas berdalih pembangunan smelter ini mengalami kendala saat pandemi Covid-19, atau sejak 2020.
"Akibatnya, kami mengajukan kepada pemerintah, bahwa ada keterlambatan proyek ini sebagaimana proyek lain di dunia dan kami mengajukan Kurva-S [yang baru]," ujar Tony dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII di Kompleks Parlemen, akhir kuartal I-2023.
Adapun, pada Mei 2023, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No 89 Tahun 2023.
Beleid itu menetapkan formula revisi denda administrasi untuk keterlambatan pembangunan smelter, dengan mempertimbangkan tunjangan untuk penundaan akibat pandemi sebagaimana diverifikasi oleh pihak ketiga.
Salah satu aturan itu menyebutkan bahwa jika pembangunan smelter tidak mencapai 90% dari target, maka jaminan kesungguhan ini disetorkan seluruhnya ke kas negara.
Jaminan itu berasal dari keterlambatan pembangunan smelter sebesar 20% dari nilai kumulatif penjualan ke luar negeri untuk setiap periode keterlambatan.
Untuk diketahui, smelter Manyar merupakan fasilitas pemurnian dan pengolahan konsentrat tembaga kedua milik Freeport yang tengah dibangun di Kawasan Java Integrated Industrial Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur dengan luas total sekitar 100 hektare (ha).
Total investasi smelter Manyar hingga akhir tahun ini diproyeksi mencapai US$2,7 miliar atau sebanding dengan Rp41,87 triliun, asumsi kurs saat ini. Smelter itu dirancang dengan kapasitas pengolahan untuk sekitar 1,7 juta ton konsentrat menjadi kurang lebih 600.000 ton katoda tembaga per tahun.
Proyek tersebut diestimasikan rampung akhir tahun ini dan mulai commissioning hingga Mei 2024, sebelum dilanjutkan dengan ramp up atau optimasi produksi hingga Desember tahun depan.
(ibn/wdh)
