Adapun dalam draf RUU tersebut, guna mengoordinasikan sejumlah proyek strategis nasional pada Kawasan Aglomerasi dan dokumen perencanaan pembangunan, maka diamanatkanlah pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi.
"Dewan Kawasan Aglomerasi dipimpin oleh Wakil Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kawasan Aglomerasi diatur dengan Peraturan Presiden. Program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rencana induk pembangunan Kawasan Aglomerasi merupakan program/kegiatan strategis nasional yang menjadi prioritas bagi kementerian/lembaga dan daerah pada Kawasan Aglomerasi," bunyi pasal 55-56.
Sebelumnya, RUU DKJ yang masuk ke DPR telah disepakati sebanyak delapan fraksi setuju dengan catatan yakni PDIP, Gerindra, Golkar, NasDem. PKB, Demokrat, PAN hingga PPP. Namun PKS menolak RUU ini.
Wakil Badan Legislasi DPR, Achmad Baidowi menyebut kekhususan yang akan diterima oleh Jakarta yakni dalam hal pemerintahannya. Usulan ini, kata dia, untuk menjembatani keinginan politik semua pihak, selama tidak melenceng dari konstitusi.
"(Salah satunya) maka dicarikan jalan tengahnya bahwa Gubernur Jakarta itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usulan atau pendapat dari DPRD," kata Awiek ketika ditemui di gedung DPR, Jakarta Selasa siang (5/12/2023).
Awiek, sapaannya, juga mengingatkan bahwa RUU tersebut masih merupakan hasil penyusunan di DPR sehingga masih perlu menunggu sikap dari pemerintah.
"Ini RUU hasil penyusunan DPR. Kita belum tau sikap pemerintah. Bisa saja pemerintah tidak setuju. Namanya sebuah opsi, pendapat itu perlu lagi didiskusikan, satu sama lain namanya politik kan kompromi," jelasnya.
(ain/dba)
