Padahal pengungsi itu memiliki kebutuhan logistik.
Meskipun Indonesia tidak menandatangani konvensi PBB Tentang Pengungsi, melalui United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), tetapi menurutnya bantuan kepada imigran Rohingya dapat dilakukan atas dasar kemanusiaan.
"Jadi nanti kita olah ini kebutuhan logistik dan kemanusiaan. Agar dua-duanya bisa tertangani dengan baik," imbuh dia.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menko Polhukam, Mahfud MD untuk menyelesaikan polemik yang terjadi di Bireuen, Aceh. Hal ini muncul usai masyarakat setempat menolak kedatangan ratusan warga Rohingya yang mengungsi dari Myanmar.
"Saya telah memerintahkan kepada Menkopolhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah, bersama-sama dengan UNHCR," kata Jokowi seperti dilansir Sekretariat Presiden, Senin (4/12/2023).
Sekitar 249 pengungsi asal Rohingya memasuki perairan Indonesia dengan menggunakan kapal kayu sejak Selasa (21/11/2023). Mereka pun memaksa berlabuh dan meminta bantuan masyarakat dan pemerintah Indonesia.
UNHCR sendiri mencatat sudah ada lebih dari satu juta warga Rohingya yang keluar dari Myanmar untuk mencari perlindungan ke sejumlah negara. PBB pun meminta negara-negara membantu dan menolong para warga Rohingya yang terancam kematian karena terombang-ambing di laut.
(prc/ezr)
