Dalam paparannya, Ki Darmaningtyas menyebutkan pelabuhan di Indonesia dibangun tanpa pernah memikirkan akses menuju atau dari pelabuhan dengan menggunakan angkutan umum.
“Problem bagi penumpang angkutan laut adalah kendala akses menuju atau dari pelabuhan yang tidak didukung oleh sarana transportasi umum yang berkeselamatan, aman, nyaman, dan terjangkau,” ujarnya.
Sehingga, dirinya meminta Kementerian Perhubungan untuk berkoordinasi untuk menciptakan koordinasi antara Pelni dan Damri untuk mempermudah akses masyarakat. Selain pelabuhan, Ki Darmaningtyas juga memberikan catatan penting terhadap kondisi kapal di Indonesia.
Pelayaran dengan menggunakan kapal Pelni atau kapal besar yang dioperasikan oleh operator lain tentu lebih memenuhi aspek keselamatan. Namun, masih ada keluhan, misalnya kapal berjalan lamban, kondisi pendingin ruangan kurang berfungsi, sehingga penumpang merasa tidak nyaman. Belum lagi toilet yang kadang kondisinya kotor dan pintu toilet rusak.
Tanggapan Kementerian Perhubungan
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Antoni Arif Priadi mengakui fasilitas pelabuhan (faspel) di Indonesia khususnya bagian Timur masih mendapatkan keluhan. “Misalnya, ini musim hujan, tidak ada tendanya, ruang tunggu jelek, toilet jelek, air toilet tidak mengalir, jalan campur aduk dengan angkutan truk barang kayak di Wae Kelambu,” ujar Antoni.
Namun, Antoni menyinggung penumpang yang tidak menjaga kebersihan di toilet. Sehingga toilet masih kotor walaupun telah dibersihkan oleh petugas. Belum lagi secara keseluruhan banyak juga pelabuhan yang sudah mumpuni di Indonesia.
Soal usulan integrasi Pelni dan Damri, Antoni merespon, bahwa jadwal keberangkatan menjadi tantangan untuk pengimplementasian. Hal ini akan bisa terwujud bilamana Damri menerapkan jadwal fleksibel untuk menyesuaikan keberangkatan dengan kedatangan kapal.
Apalagi, terdapat beberapa potensi keterlambatan kapal karena faktor teknis, seperti yang terjadi di Kecamatan Sapeken, Jawa Timur.
“Terlambat empat jam, kapal tidak diberangkatkan karena ada faktor teknis. Kalau PSO Damri pake jadwal rutin, kapalnya tidak bisa ngepasin,” ujarnya.
“Seharusnya jadwal Damri yang ngepasin jadwal kapal, itu baru bisa jalan. Tapi kalo Damri tidak mau fleksibel, kalo jam 10 mau jalan, kapal tidak fleksibel seperti bis. Kalau ada keterlambatan, pasti ada yang ngomel,” pungkasnya.
(dov/wep)
