Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan sebanyak 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak usahanya memiliki permasalahan besar dalam kurun waktu 2017-2022. 

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 121 temuan yang memuat 209 permasalahan dengan potensi merugikan negara Rp5,77 triliun. Hal ini meliputi 114 kelemahan sistem pengendalian internal, 77 masalah ketidakpatuhan Rp4,51 triliun, dan 18 masalah ketidakhematan, tidak efisien dan efektif Rp 1,26 triliun.

Hal itu diketahui dari hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait pendapatan, biaya, dan investasi perusahaan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 yang dirilis hari ini, Selasa (5/12/2023). 

Ketua BPK Isma Yatun menyebutkan BUMN itu di antaranya, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

"Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam IHPS I Tahun 2023 meliputi pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi pada 11 BUMN atau anak perusahaannya tahun 2017-2022, dengan permasalahan signifikan," ujar Isma dalam Pidato Penyerahan IHPS I 2023 kepada DPR RI, Selasa (5/12/2023).