Sebelumnya BPK melaporkan terdapat 9.261 temuan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang berpotensi merugikan negara mencapai Rp 18,19 triliun. Hal itu disampaikan Ketua BPK Isma Yatun saat melakukan penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023 kepada DPR RI di Jakarta, Selasa (5/12/2023).
Dia menjelaskan, IHPS I 2023 memuat ringkasan dari 705 LHP, yang terdiri atas 681 LHP Keuangan, 2 LHP Kinerja, dan 22 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).
"LHP tersebut mengungkapkan 9.261 temuan yang mencakup kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, serta ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) dengan nilai keseluruhan Rp18,19 triliun," papar Isma dalam pidato penyerahan IHPS I 2023.
Dari nilai temuan tersebut, dua klasifikasi temuan dengan nilai terbesar adalah potensi kerugian sebesar Rp7,43 triliun, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp6,01 triliun.
"Atas hasil pemeriksaan tersebut, selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang dan penyerahan aset sebesar Rp852,82 miliar," ujar Isma.
Dia menjelaskan optimalisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh pemerintah merupakan bagian krusial dalam memaksimalkan dampak pemeriksaan bagi mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam kerangka tata kelola lembaga.
"Sinergi dan integrasi antara BPK dan DPR adalah aspek fundamental untuk mewujudkan hal tersebut," kata Isma.
Menanggapi hasil laporan pemeriksaan BPK, Mantan Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir yang aktif saat VGR diproduksi mengatakan, BPK mendukung Bio Farma untuk mencari solusi persoalan VGR.
"Kalau baca laporan ini, rekomendasi BPK justru mendukung Bio Farma untuk mencari solusi permasalahan sisa stock VGR," ujar Honesti saat kepada Bloomberg Technoz, Selasa (5/12/2023).
(dba)
