Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya potensi kerugian di PT Bio Farma akibat Vaksinasi Gotong Royong tak laku terjual ,padahal akan kadaluwarsa tahun ini.
Program vaksinasi gotong royong adalah program yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Hal tersebut terungkap dalam ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 BPK yang dipublikasikan hari ini. Dalam hasil pemeriksaan dinyatakan target penjualan vaksinasi Gotong Royong (VGR) untuk COVID-19 sebanyak 7,5 juta dosis oleh PT Bio Farma tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan kebijakan vaksin gratis dari pemerintah yang mengakibatkan VGR tidak diminati dan skema pendistribusian VGR ditunda.
BPK menyatakan hingga tanggal 30 November 2022, terdapat VGR yang belum terdistribusi sebanyak 3.208.542 dosis dengan nilai sebesar Rp525,18 miliar yang hampir melewati batas kedaluwarsa di tahun 2023. "Akibatnya, persediaan VGR yang kedaluwarsa tahun 2023 berpotensi membebani keuangan PT Bio Farma minimal sebesar Rp525,18 miliar," tulis hasil pemeriksaan BPK
Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi PT Bio Farma agar berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN untuk melakukan upaya-upaya yang optimal dalam memastikan adanya penyerapan VGR dengan memperhatikan masa kedaluwarsa vaksin tersebut dalam rangka meminimalkan terjadinya kerugian perusahaan.
Sebelumnya BPK melaporkan terdapat 9.261 temuan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang berpotensi merugikan negara mencapai Rp 18,19 triliun. Hal itu disampaikan Ketua BPK Isma Yatun saat melakukan penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023 kepada DPR RI di Jakarta, Selasa (5/12/2023).
Dia menjelaskan, IHPS I 2023 memuat ringkasan dari 705 LHP, yang terdiri atas 681 LHP Keuangan, 2 LHP Kinerja, dan 22 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).
"LHP tersebut mengungkapkan 9.261 temuan yang mencakup kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, serta ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) dengan nilai keseluruhan Rp18,19 triliun," papar Isma dalam pidato penyerahan IHPS I 2023.
Dari nilai temuan tersebut, dua klasifikasi temuan dengan nilai terbesar adalah potensi kerugian sebesar Rp7,43 triliun, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp6,01 triliun.
"Atas hasil pemeriksaan tersebut, selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang dan penyerahan aset sebesar Rp852,82 miliar," ujar Isma.
Dia menjelaskan optimalisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh pemerintah merupakan bagian krusial dalam memaksimalkan dampak pemeriksaan bagi mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam kerangka tata kelola lembaga.
"Sinergi dan integrasi antara BPK dan DPR adalah aspek fundamental untuk mewujudkan hal tersebut," kata Isma.
Menanggapi hasil laporan pemeriksaan BPK, Mantan Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir yang aktif saat VGR diproduksi mengatakan, BPK mendukung Bio Farma untuk mencari solusi persoalan VGR.
"Kalau baca laporan ini, rekomendasi BPK justru mendukung Bio Farma untuk mencari solusi permasalahan sisa stock VGR," ujar Honesti saat kepada Bloomberg Technoz, Selasa (5/12/2023).
(dba)
