Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menanggapi perihal dugaan intervensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pengusutan kasus korupsi e-KTP yang melibatkan Setya Novanto beberapa tahun lalu. Hal itu belum lama ini diungkapkan oleh eks Ketua KPK Agus Rahardjo.

Belakangan dimunculkan wacana hak interpelasi agar DPR bisa mempertanyakan hal ini kepada Presiden Jokowi. Ihwal ini direspons oleh Puan. 

"Kami merujuk supermasi hukum yang ada, yang kami kerjakan adalah bagaimana menjalankan supremasi hukum dengan baik dan benar," ujar Puan ketika ditemui di dedung Nusantara DPR, Jakarta, Selasa (5/12/2023).

"Bahwa kemudian nanti ada wacana atau keinginan untuk anggota melakukan itu, itu hak anggota. Kami akan mencermati ini menguntungkan atau tidak tapi bagaimana supremasi hukum itu bisa berjalan dengan baik dan benar," tambah Ketua DPP PDIP ini.

Sementara kemarin, Presiden Jokowi mempertanyakan motif dan kepentingan pernyataan mantan Ketua KPK ini yang  baru sekarang diungkap ke publik.