Poinnya, kata Trubus, yang dibutuhkan BPKH adalah pembenahan layanan, bukan semata-mata sosialisasi.
"Sosialisasi menyangkut 3 hal: komunikasi publik, informasi publik, eudkasi publik. skrg pertanyaannya kalau sosialisasi BPKH untuk apa? kan cukup sebatas informasi publik," tegas dia.
Transparansi pengelolaan haji, kata Trubus, bisa dilakukan secara elektroniik tentang apa yang selama ini sudah dilakukan terkait pengelolaan dana haji.
"Diinfokan di web atau aplikasi. Kan sekarang semua menuju satu data," ujarnya.
Sebelumnya, kinerja BPKH juga menjadi sorotan sejumlah anggota Komisi VIII. BPKH disebut serupa sebagai ‘kasir’ yang tugasnya hanya menyetorkan uang tanpa melakukan peran yang jauh lebih aktif.
“Padahal dalamnya BPKH (bisa) lebih melakukan upaya konstruktif dalam skema pembiayaan haji. Jujur saja kita butuh orang yang bisa naksir harga maktab, transportasi, penerbangan,” ujar Maman dalam rapat dengar pendapat antara BPKH dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senin (4/12/2023).
Anggota Komisi VIII dari Partai Golkar, John Kenedy juga mengutip pernyataan Maman. BPKH bisa melakukan berbagai upaya untuk menekan BPIH. Misalnya, kata dia, mencoba melakukan kontrak atau investasi pada hotel di Arab Saudi. Hal serupa sudah dilakukan oleh Malaysia yang menyewa hotel di Arab Saudi dalam jangka waktu hingga 10 tahun.
“Kenapa BPKH gak coba itu? Kalau kita sulit bangun wisma haji atau wisma Indonesia di sana setidaknya ada investasi ke hotel yang kita tempati yang long term, minimal 5 tahun jadi kita bisa mengukur berapa biaya perjalanan ibadah haji kita,” ujar John.
Kepala BPKH, Fadlul Imansyah tidak berkomentar soal cecaran yang menyebutkan bahwa BPKH sebagai kasir. Bloomberg Technoz juga telah berusaha menanyakan tanggapan kepada Kepala BPKH, Fadlul Imansyah usai rapat, namun Fadlul enggan berkomentar lebih lanjut.
(ain)
