Bloomberg Technoz, Jakarta - Biaya operasional Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar Rp476 miliar pada 2024 jadi sorotan. Terlebih, menyoroti biaya kesekretariatan dan sosialisasi yang mencapai Rp48 miliar.

Sebelumnya, Ketua BPKH, Fadlul Imansyah mengakui salah satu kenaikan anggaran diajukan pada Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan yang naik Rp22,33 miliar menjadi 48,38 miliar. Alasannya, mereka perlu peningkatan sosialisasi dan diseminasi agar masyarakat bisa mengetahui peran BPKH dalam pengelolaan dana haji.

"Anggaran sebesar tentu menjadi pertanyaan publik. Selama ini masalahnya masyarakat mana yang disosialisasikan? kan hanya masyarakat yang mau naik haji. Umumnya publik sudah tahu bahwa pengelolaan haji dananya dikelola dana. Apa yang mau disosialisasikan?" ujar Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiasnyah, kepada Bloomberg Technoz, Selasa (5/12/2023).

Trubus menilai, yang menjadi poin krusial dalam kinerja BPKH adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana haji. Kondisi ini, kata dia, tidak menutup kemungkinan banyaknya spekulaso hingga kecurigaan bahwa dana haji yang dikelola digunakan untuk kepentingan.

"Seperti penggunaan pembangunan infrasatruktur atau apa gitu misalnya," ujar Trubus.