Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir merespons soal macetnya pembayaran kepada vendor BUMN Karya. Selain menjadi isu di lapangan, ini sekaligus respons Erick Thohir atas pernyataan Anggota Komisi VI PDIP Evita Nursanty yang mengaku perusahaannya pernah diutangi proyek PON Papua senilai Rp112 miliar.

Erick Thohir mengatakan, penyelesaian atas pembayaran vendor BUMN Karya kemungkinan baru akan dilakukan usai pemilu 2024.

"Mengenati vendor, sebenarnya waktu itu kita sepakat antara Komisi VI DPR dan Kementerian BUMN untuk membentuk panitia kerja (panja). Setelah proses pemilu saja bisa kita dorong, karena kita juga ingin bisa memetakan bersama sampai seberapa dalam isu vendor ini," jelas Erick Thohir dalam rapat bersama Komisi VI DPR-RI, dikutip Selasa (5/12/2023).

"Memang, tadi kita sudah ada dispute, tapi soal vendor ini bisa kita coba telisik lebih dalam di amana isunya, karena kami juga tidak mau saling melempar tangan melainkan sama-sama keluarkan tangan untuk berikan solusi," sambung Erick.

Ia menambahkan, Kementerian BUMN sudah memiliki program restrukturisasi BUMN Karya untuk tiga tahun ke depan.