“Tadi saya bisik-bisik ke Pak Menteri ATR, 2024 total akan mencapai angka berapa kurang lebih? Ini yang janji bukan saya (tapi) Pak Menteri ATR/BPN, ada kurang lebih 120 juta sertifikat artinya kurang 6 juta,” ujarnya lagi.
Target penyerahan sertifikat tanah pada tahun 2024 mencapai 120 juta sertifikat dari total 126 juta sertifikat. Percepatan ini dilakukan demi memberi kepastian soal status agraria yang selama ini menemukan banyak persoalan.
Presiden menilai betapa penting langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan digitalisasi layanan pertanahan di Indonesia. Berikutnya yang harus dilakukan adalah sosialisasi dan penerapan agar benar-benar memudahkan masyarakat.
“Tidak hanya (masyarakat) di perkotaan tapi sampai ke desa-desa di seluruh wilayah Indonesia," kata Jokowi, dikutip dari laman Setkab.
Seluruh jajaran kementerian dan lembaga diminta Presiden juga untuk menerbitkan administrasi tata kelola serta menjaga aset-aset yang dimiliki agar tidak menimbulkan masalah tanah yang berlarut-larut.
“Saya tidak ingin mendengar lagi masih ada aset-aset yang tidur dan ditelantarkan,” kata Presiden Jokowi.
(ezr)
