Anggota Komisi VIII dari Partai Golkar, John Kenedy juga mengutip pernyataan Maman yang menyebutkan bahwa BPKH seperti kasir. Padahal, menurut John, BPKH bisa melakukan berbagai upaya untuk menekan BPIH. Misalnya, kata dia, mencoba melakukan kontrak atau investasi pada hotel di Arab Saudi. Hal serupa sudah dilakukan oleh Malaysia yang menyewa hotel di Arab Saudi dalam jangka waktu hingga 10 tahun sehingga biayanya lebih murah.
“Kenapa BPKH gak coba itu? Kalau kita sulit bangun wisma haji atau wisma Indonesia di sana setidaknya ada investasi ke hotel yang kita tempati yang long term, minimal 5 tahun jadi kita bisa mengukur berapa biaya perjalanan ibadah haji kita,” ujar John.
Selain itu, BPKH juga dinilai memiliki kapasitas untuk ikut menekan BPIH dengan melakukan penawaran terhadap pemangku kepentingan terkait, salah satunya soal hotel.
“Kita tidak menginginkan, BPKH seperti kasir aja, sebagai juru bayar saja, pasif betul,” lanjutnya.
John juga mendorong BPKH untuk membentuk sistem dan tata kelola keberangkatan haji yang baik. Dalam hal ini, BPKH harus mampu melakukan kalkulasi yang sesuai khususnya perihal kenaikan BPIH. Sehingga DPR dan Pemerintah tidak selalu dalam posisi yang berseberangan dan mempertanyakan rasionalitas dari komponen yang mengalami kenaikan dalam BPIH.
Anggota Komisi VIII, Achmad juga meminta BPKH berperan aktif dalam pelaksanaan ibadah haji, misalnya berpartisipasi dalam komponen pada makanan (katering) dan penerbangan.
“Setiap tahun Rp10,21 triliun nilai manfaat dan virtual account yang dikeluarkan BPKH. Kenapa tidak ada usaha dari BPKH untuk campur tangan atau ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan ibadah haji itu sendiri,” ujar Achmad.
“Jadi uang yang Rp10,21 triliun tidak hanya lepas, tapi ada yang kembali kepada BPKH. Selama ini loss, gaada yang kembali,” pungkasnya.
Pada akhir rapat, Kepala BPKH, Fadlul Imansyah tidak berkomentar soal cecaran yang menyebutkan bahwa BPKH sebagai kasir. Bloomberg Technoz juga telah berusaha menanyakan tanggapan kepada Kepala BPKH, Fadlul Imansyah usai rapat, namun Fadlul enggan berkomentar lebih lanjut.
(dov/ain)
