Menurutnya, Kemenkeu harus patuh terhadap regulasi dan porsi kewenangan. Sehingga Yustinus meminta Kepala BP2MI, Benny untuk membantu para PMI dengan ikut mendorong pihak ekspedisi untuk segera menyampaikan CN.
Yustinus juga menyayangkan langkah yang dilakukan Kepala BP2MI, Benny karena langsung membuka permasalahan tersebut ke publik tanpa berkoordinasi terlebih dahulu. Sehingga Bea dan Cukai dianggap sebagai pihak yang semena-mena.
Padahal, kata Yustinus, hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk membendung masuknya banjir produk impor dan untuk melindungi produk UMKM dan produk dalam negeri.
Sebelumnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, terdapat antrian barang milik Pekerja Migran Indonesia yang tertahan di tengah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang sedang digodok, dan Peraturan Menteri Perdagangan yang baru difinalisasi.
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan, terdapat 102 kontainer yang berisi barang kiriman PMI tertahan di pelabuhan-pelabuhan, yakni 67 kontainer tertahan di Tanjung Perak dan 35 kontainer di Tanjung Emas. Kontainer itu berasal dari berbagai negara penempatan Pekerja Migran Indonesia seperti Taiwan, Hongkong, Malaysia, Singapura, Jepang, Dubai dan Qatar dan menjadi pembahasan viral di media sosial.
"Tertahan atau macetnya barang-barang milik Pekerja Migran Indonesia yang tertahan, dianggap karena BP2MI. Ini yang keliru. BP2MI yang mengusulkan barang-barang Pekerja Migran Indonesia dipermudah dan diberikan diskon harga atau dispensasi (keringanan), relaksasi pajak untuk barang-barang Pekerja Migran Indonesia dalam proses pengirimannya,’’ kata Benny dalam siaran pers, Jumat (30/11/2023).
(dov)
