"Kita perlu menemukan cara yang lebih baik untuk memobilisasi dan berbagi teknologi dan modal, sehingga negara-negara berkembang dapat terus tumbuh dan berkembang," ujar Luhut.
Alih-alih menggunakan pendekatan bisnis, Luhut menegaskan pentingnya kolaborasi pembiayaan iklim. Salah satunya melalui JETP yang merupakan sebuah kemitraan transisi energi bersih senilai USD20 miliar yang melibatkan Indonesia dan Amerika Serikat (AS), Jepang, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Perancis, Norwegia, Italia, dan Inggris yang tergabung dalam International Partners Group (IPG).
Pada kesempatan yang sama, Deputi Utusan Khusus untuk Iklim untuk Amerika Serikat John Kerry mengatakan, tidak ada satu pendekatan solusi yang umum yang digunakan dalam pendanaan iklim, karena yang dibutuhkan adalah pendekatan solusi yang telah disesuaikan berdasarkan kasus yang ada.
Sementara, Group Chief Executive Standard Chartered, Bill Winters menjelaskan, pemerintah dan sektor keuangan harus bersatu untuk membantu dalam memfasilitasi aliran investasi ke pasar negara berkembang.
“Di sinilah institusi seperti Standard Chartered dapat berkontribusi dan memainkan peran yang sangat penting. Seperti halnya Indonesia, kami memiliki rencana ambisius untuk menjadi bank dengan emisi nol karbon pada tahun 2050, baik untuk operasional kami sendiri maupun emisi yang kami biayai. Artinya, rencana transisi kami sendiri bergantung kepada kemajuan berkelanjutan klien kami,” ujarnya.
“Kami hadir untuk membantu klien kami mencapai kemajuan tersebut. Kami menghubungkan mereka dengan arus investasi lintas batas. Kami merancang bentuk-bentuk keuangan berkelanjutan yang baru dan inovatif. Dan kami memberikan layanan konsultasi kelas dunia melalui tim klien kami dengan penuh dedikasi,” tambahnya.
(dov/spt)
