Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan meminta dunia internasional untuk tidak menggunakan pendekatan “business as usual” terkait pendanaan iklim. Hal tersebut disampaikan dalam sesi COP28 yang membahas perkembangan terbaru dari Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia di Dubai, Sabtu (02/12/2023).

Menurutnya, saat ini sebagian besar pendanaan iklim masih menggunakan pendekatan bisnis yang menuntut pengembalian modal seperti pendanaan pada umumnya, sehingga dapat membebani negara berkembang. 

"Kita perlu menemukan cara yang lebih baik untuk memobilisasi dan berbagi teknologi dan modal, sehingga negara-negara berkembang dapat terus tumbuh dan berkembang," ujar Luhut dalam siaran pers, Sabtu (2/12/2023). 

Alih-alih menggunakan pendekatan bisnis, Luhut menegaskan pentingnya kolaborasi pembiayaan iklim. Salah satunya melalui JETP yang merupakan sebuah kemitraan transisi energi bersih senilai USD20 miliar yang melibatkan Indonesia dan Amerika Serikat (AS), Jepang, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Perancis, Norwegia, Italia, dan Inggris yang tergabung dalam International Partners Group (IPG). 

Pada kesempatan yang sama, Deputi Utusan Khusus untuk Iklim untuk Amerika Serikat John Kerry mengatakan, tidak ada satu pendekatan solusi yang umum yang digunakan dalam pendanaan iklim, karena yang dibutuhkan adalah pendekatan solusi yang telah disesuaikan berdasarkan kasus yang ada.