"Nanti akan ditaruh menjadi satu fund untuk khusus film nasional. Kebetulan Himbara-nya sudah ada, PFN sudah ada," ujar Erick.
Hal ini disampaikan Erick saat pertemuan antara Kemenko Marves, dan Kementerian Pariwisata, Ekonomi kreatif, Kementerian Dalam Negeri, dan PFN. Pertemuan itu membahas berbagai macam strategi mengembangkan industri film nasional.
"Kami menemukan tiga masalah utama yakni, pembiayaan, pemasaran, dan perizinan," ujar Erick.
Untuk membantu pembiayaan, PFN akan membantu para pembuat film mencari investor yang potensial. Sementara untuk perizinan, kementerian dan lembaga lain akan berkoordinasi untuk memangkas regulasi agar produksi film bisa lebih efisien.
"Saat ini jumlah film yang tayang di bioskop didomindasi film nasional, yakni 64%. Angka ini harus kita jaga kuantitas dan kualitasnya agar tidak swing back film Hollywood akan lebih besar, agar film nasional tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ujar Erick.
(lav)
