Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menetapkan kebijakan standarisasi pajak film, sehingga pungutan pada tiket menonton film di bioskop seluruh daerah di Indonesia akan seragam.

"Kami sebagai pemerintah menstandarisasi pajak film untuk di seluruh daerah, bahwa seluruh pungutan pajak karcis bioskop semua sama di seluruh daerah," ujar Erick dalam unggahan video di akun media sosialnya, dikutip Jumat (1/12/2023).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim, Erick Thohir, mengatakan kebijakan tersebut akan berbentuk peraturan presiden (Perpres) yang bisa menjadi payung seluruh ekosistem perfilman di Indonesia.

"Kemungkinan akan ada Perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang bisa dilakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, pendanaan, sehingga ada titik akhir bagaimana proses keuangan harus clean and clear," kata Erick.

Ke depan, menurut Erick, pemerintah akan menyiapkan dana khusus untuk film nasional yang akan berada di bawah naungan Produksi Film Negara (PFN).