Larangan itu mempertentangkan privasi dan keamanan nasional dengan kebebasan pribadi. Survei Pew Research Center pada 2022 menemukan bahwa dua pertiga warga AS menggunakan TikTok setiap hari, dan 16% di antaranya mengaku terus menerus menggunakan plaftorm itu.
Keputusan hakim federal pada Kamis (30/11/2023) ini berarti aturan Montana yang dikenal dengan nama SB 419 tidak bisa diberlakukan pada 1 Januari mendatang, sementara langkah hukum kasus ini terus berlangsung.
"Meski negara bagian berusaha menempatkan SB 419 sebagai satu RUU perlindungan konsumen, catatan yang ada memastikan bahwa badan legislatif dan Jaksa Agung Montana lebih menyasar peran China dalam TikTok dibandingkan melindungi konsumen Montana," kata Hakim Distrik AS Donald Molloy dalam keputusan tertulis.
Juru bicara TikTok menyambut baik keputusan itu.
"Kami senang hakim menolak aturan yang berlawanan dengan konstitusi ini dan ratusan ribu warga Montana bisa terus menyuarakan pendapat, mencari penghidupan dan menemukan komunitas di TikTok," ujar juru bicara TikTok itu dalam surat elektronik.
Pengacara yang mewakili Jaksa Agung Montana Austin Knudsen mengatakan dalam persidangan Oktober bahwa negara bagian itu sudah memiliki berbagai bukti untuk melarang TikTok, yang dimiliki oleh ByteDance Ltd, asal China.
Kantor Knudsen berargumentasi bahwa tidak masuk akal bagi TikTok untuk mengklaim bahwa Montana kurang memiliki bukti terkait hubungan platform itu dengan China, dan menilai bahwa larangan itu merupakan langkah mendahului. Pasalnya perusahaan ini sedang berunding dengan pemerintah federal terkait kekhawatiran keamanan nasional yang berhubungan dengan China.
Langkah hukum TikTok terhadap larangan di Montana dilakukan setelah sekelompok kreator konten TikTok mengajukan langkah hukum karena aturan Montana itu dianggap melanggar Amandemen Pertama UUD AS dan akan mengganggu mata pencaharian mereka.
Molloy sepakat bahwa klaim terkait pelanggaran Amandemen Pertama akan berhasil karena larangan itu "lebih berdampak pada kebebasan berbicara dibandingkan tujuan utamanya."
"Badan Legislatif mempergunakan kapak untuk memecahkan kekhawatiran yang ada ketika yang diperlukan hanyalah satu pisau bedah konstitusional," tulis Molloy.
Keputusan ini bukan keputusan akhir, tetapi melihat pertimbangan Knudsen TikTok kemungkinan akan menang.
Molloy mengakhi bahwa perintahnya itu dikeluarkan ketika "pengadilan di seluruh wilayah AS bergulat dengan peraturan pemerintah pada perusahaan-perusahaan media sosial besar."
Dia merujuk pada dua kasus di Mahkamah Agung terkait keabsahan secara UUD sejumlah peraturan di Florida dan Texas yang akan membatasi perusahaan media sosial mengendalikan konten yang diunggah di situs mereka.
(bbn)
