11 Proyek Migas RI yang Onstream Tahun Ini, Habiskan Capex Rp11 T - Energi

Tantangan Daya Tarik Hulu Migas

Sampai dengan 2030, lanjutnya, pemerintah akan terus memacu investasi hulu migas untuk LTP. Adapun, distribusi investasi akan ditujukan untuk eksplorasi, pengembangan, produksi, dan administrasi.

Namun, Dwi tidak menampik salah satu hal yang menjadi sorotan SKK Migas belakangan ini adalah isu rendahnya investasi eksplorasi yang hanya mencapai US$0,5 miliar—US$0,6 miliar dalam beberapa tahun terakhir.

“Namun, pada 2022 sudah ada kenaikan, meski kecil, menjadi US$0,7 miliar, dan pada 2023 diharapkan naik menjadi US$0,9 miliar. Jadi kalau dibandingkan dengan 2018 atau 2020, ini kenaikan yang cukup besar, mencapai 50%. Kami harap menghasilkan dampak yang signifikan.”

Dia pun menyebut daya tarik investasi hulu migas juga sudah mulai mengalami perbaikan. Saat ini peringkat daya tarik investasi hulu migas RI menurut S&P Global berada di posisi 5,3.

Secara terperinci, faktor-faktor yang memengaruhi daya tarik investasi tersebut antara lain legal dan kontrak 5,34; sistem fiskal 5,11; risiko migas 5,4; serta aktivitas dan kesuksesan 5,25.

“Mengenai activity and success, kita peringkat ke-4 dari 14 negara yang disurvei. Di sini yang jadi pertanyaan dalam analisis S&P adalah RI membutuhkan penemuan besar. Insyaallah dengan [temuan] Geng North yang terjadi tahun depan akan menjadi pendorong pertumbuhan [daya tarik investasi hulu migas] di fator activity and success,” papar Dwi.

Dalam hal sistem fiskal, dia juga mengeklaim Indonesia sudah mengalami perbaikan lantaran pemerintah makin terbuka untuk berdiskusi dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk memberikan insentif-insentif yang dibutuhkan investor.

“Faktor oil and gas risk juga membaik, ada perbaikan enabler investasi oleh pemerintah dan sudah menunjukkan peningkatan. Namun, legal and contractual di hulu migas masih di posisi rendah karena variabelnya ini adalah masalah RUU Migas,” kata Dwi.

Untuk diketahui, pemerintah tengah merancang RUU Migas yang memungkinkan beberapa skema baru dalam kontrak hulu migas, termasuk pembebasan biaya pemanfaatan barang milik negara.