Bloomberg Technoz, Jakarta — Pemerintah tengah memasang kuda-kuda untuk kembali memacu pendapatan negara dari pajak. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mengompensasi potensi penurunan penerimaan negara akibat pelemahan ekspor karena tren penurunan harga komoditas. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada tahun politik 2023, program prioritas pemerintah diarahkan ke stabilisasi harga pangan, percepatan proyek strategis nasional (PSN), serta eradikasi kemiskinan dan stunting.

“Sehingga, [untuk merealisasikan program prioritas] pada 2023, kami membuat antisipasi jika harga komoditas jatuh. [Sebab efeknya] tidak main-main karena akan menyebabkan pendapatan [negara] tertekan. Untuk mengamankan [APBN] dari shock, akan ada bantalan-bantalan jika penerimaan negara turun,” ujarnya di sela acara Menjaga Momentum Ekonomi di Tengah Ketidakpastian, Selasa (28/02/2023). 

Salah satu upaya pengamanan itu, kata Sri Mulyani, adalah dengan melanjutkan misi reformasi pajak untuk menggenjot penerimaan negara. Di luar itu, pemerintah akan memperkuat sektor-sektor industri nonkomoditas sebagai penyangga kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Banyak teman saya menteri keuangan di G20 yang berantem, tetapi Indonesia harus terus melanjutkan reformasi [perpajakan]. Diterbitkannya undang-undang sektor keuangan adalah salah satu pencapaian yang luar biasa. Jadi, itu yang bisa kita gunakan [sebagai landasan reformasi]. Dengan demikiian, pada 2023, berbagai proyek nasional prioritas bisa kita lakukan, pemilu bisa kita danai secara penuh, dan proyek IKN [Ibu Kota Nusantara] tetap [lancar].”