Bloomberg Technoz, Jakarta - Pengamat keamanan siber menyarankan Indonesia perlu mengevaluasi tata kelola keamanan jaringan digital siber. “Tata kelola siber Indonesia perlu diatur kembali, bagaimana pengaturan, pengawasan dan pengendalian, termasuk lembaga yang berwenang mengurusi keamanan siber,” kata Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi saat dihubungi di Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Heru Sutadi mengatakan bahwa Pemerintah belum dalam satu orkestrasi dalam pekerjan memitigasi risiko keamanan siber. Pemerintah juga dinilai kurang tegas saat terjadi aksi peretasan oleh hacker ataupun pencurian data.

Pada bagian lain Indonesia selalu menjadi sasaran kejahatan siber, dengan aksi menarik data secara ilegal. Aksi terbaru adalah klaim peretasan oleh hacker bernama ‘Jimbo’ yang berhasil menggondol 252 juta data pemilih dari situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) kpu.co.id. ‘Jimbo’ mempublikasikan pada forum jual beli data hasil peretasan dengan membandrolnya seharga US$74 ribu atau Rp1,2 miliar. 

“Tata kelola siber Indonesia perlu diatur kembali, bagaimana pengaturan, pengawasan dan pengendalian, termasuk lembaga yang berwenang mengurusi keamanan siber,” kata Heru saat dihubungi di Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Selama ini Indonesia juga belum memperlihatkan keseriusan dalam membangun sistem berbasis online. Hal ini tidak lepas dari kebutuhan anggaran. “Memang ini akan terkait juga dengan anggaran tambahan yang dibutuhkan,” terang Heru. Ia menambahkan bahwa perlu ada pelibatan publik sebagai pengguna dalam memperkuat keamanan siber.