Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom menilai kebijakan politik menjelang pemilihan umum (Pemilu) dan kasus korupsi menjadi sumber penyebab terhambatnya penyerapan anggaran belanja negara hingga pengujung tahun ini. Alhasil, pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2023 diproyeksi kembali melambat.

Berdasarkan data anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terbaru, belanja pemerintah menyusut 4,7% dalam perhitungan tahunan (year-on-year/YoY) pada Oktober 2023 menjadi Rp2.240 triliun. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaitkan penurunan ini dengan tingginya realisasi subsidi energi tahun lalu, meskipun realisasi klasifikasi belanja lainnya juga lamban.

Dalam laporan hasil riset, Ekonom Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro menjelaskan belanja kementerian, tidak termasuk subsidi energi, hanya tumbuh sebesar 1,9% tahun ini. Hal ini disebabkan oleh lemahnya realisasi belanja peralatan dan program bantuan sosial, yang masing-masing turun sebesar 6,2% dan 10% (YoY). 

Kementerian Sosial, sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas dana bantuan sosial dan stimulus bagi masyarakat berpenghasilan rendah mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar 23,6% YoY, yakni Rp52,3 triliun pada tahun ini, dibandingkan Rp79 triliun pada periode yang sama tahun lalu. 

Di antara kementerian, realisasi anggaran Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pekerjaan Umum tercatat paling cepat, dengan kenaikan masing-masing sebesar 7,65% dan 25,1% YoY. Ini sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara (IKN) dan program modernisasi persenjataan negara.