Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan terus menjaga stabilitas sosial ekonomi melalui pembangunan pondasi kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan reformasi lainnya. 

Hal itu disampaikan menanggapi keluhan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap kinerja belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang minim. Saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 di Istana Negara, pada Rabu (29/11/2023), Kepala Negara menyoroti anggaran pemerintah pusat yang baru terserap 74%. Anggaran pemerintah daerah bahkan baru terserap 64%.

"APBN akan terus mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Maju. APBN juga akan terus menjaga stabilitas sosial ekonomi dan mendukung berbagai program prioritas nasional," ujar Sri Mulyani, dikutip Kamis (30/11/2023).

Tahun depan, APBN menargetkan pendapatan negara sebesar Rp2.802,3 triliun yang didukung optimalisasi dan stabilitas iklim investasi di tengah ketidakpastian global. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.325,1 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun atau naik 8,6% dan TKD Rp857,6 triliun atau meningkat 5,3%.

"Kami mengharapkan DIPA Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi TKD 2024 segera dapat ditindaklanjuti, sehingga APBN 2024 dapat terlaksana segera pada awal tahun, dan masyarakat serta perekonomian langsung dapat merasakan manfaatnya," ujar Sri Mulyani.