Bloomberg Technoz, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah pernah mengalami kebocoran data khususnya untuk data pemilih di daftar pemilih tetap (DPT) 2019 maupun DPT 2024. Soal dugaan data pemilih yang disebut dicuri oleh peretas bernamakan Jimbo juga kata Komisioner KPU Idham Holik masih dilakukan pengecekan. KPU, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Mabes Polri bekerja sama mengeceknya.

Idham mengatakan, walau KPU diisukan pernah kebobolan dan bocor datanya tetapi hal itu tak terbukti. Termasuk ketika beberapa saat lalu disebut bahwa data KPU dicuri hacker terkenal Bjorka. 

"Saya ingin klarifikasi ya terkait hal tersebut. Waktu dulu kasus Bjorka KPU ramai disalahkan karena data pemilih KPU bocor, ternyata enggak. Data yang dipublikasi atau ditampilkan Bjorka dalam black market itu bukan format susunan DPT untuk tahun 2024 ataupun DPT tahun 2019 dan datanya berbeda," kata Idham ditemui di gedung KPU, Rabu petang (29/11/2023).

Diketahui KPU pada 2022 lalu pernah disebutkan jadi bulan-bulanan hacker Bjorka. Disebutkan pada saat itu, Bjorka mengumbar data warga Indonesia tengah ramai dibicarakan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) meningkatkan keamanan sibernya untuk mengantisipasi kebocoran data. Data dijual ke forum online Breached Forums yang diduga berasal dari KPU dengan lebih dari 105 juta data.

"Dan waktu itu juga KPU tegaskan bahwa website KPU yang berkaitan dengan pengelolaan data pemilih aman. Jadi kalau ada komentar KPU ditanya pernah bocor, saya pikir tidak tepat," ujar Idham yang juga Ketua Divisi Teknis KPU ini.