Bloomberg Technoz, Jakarta - Kegeraman Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terhadap penguasa atau pemerintah saat ini dan menyamakannya dengan rezim Orde Baru direspons oleh Partai Demokrat. Kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai baik kalau memang dalam rangka kepentingan demokrasi. Artinya, kritik perlu agar kekuasaan tidak menjadi absolut.

Namun Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mempertanyakan, mengapa kritik tajam tersebut baru diungkapkan belakangan ini. Apalagi diketahui memang menjelang deklarasi capres hingga pendaftaran paslon di Pilpres 2024, hubungan Presiden Jokowi dan PDIP partainya itu sedang renggang.

"Namun publik juga menyimpan pertanyaan, kenapa kritik tajam ini baru disampaikan sekarang, padahal banyak sekali peristiwa politik yang mencederai demokrasi dan memiliki relasi yang erat dengan kepentingan pelanggengan kekuasaan dan pengabaian atas aspirasi rakyat namun tak terdengar kritik dan koreksi atas itu," kata Kamhar dihubungi pada Rabu (29/11/2023).

Kamhar mengatakan karena itu, adanya kritik keras Megawati kepada penguasa tak akan lepas dari hubungan PDIP dan Presiden Jokowi dan keluarga yang kian tak akur. Partai Demokrat sendiri berada di kubu pengusung paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming, putra Presiden Jokowi.

"Menjadi wajar jika kemudian ada sebagian publik yang menilai bahwa kritik ini selain sebagai tanda hubungan PDIP selaku partai penguasa dengan penguasa sudah berada pada titik terendah, juga ada kecemasan kehilangan akses dan keberlanjutan pada kekuasaan. Apalagi saat ini telah masuk masa kampanye," imbuhnya.