Maka dari itu, dia meminta kepada pemerintah untuk kembali melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut.
"Atas pelaksanaan HGBT itu, yang terpenting adalah evaluasi penerapan HGBT, karena pelaksanaan ini secara langsung mengurangi penerimaan negara pada sektor hulu migas."
Adapun, emiten berkode saham PGAS ini melaporkan laba bersih per-kuartal III 2023 sebesar US$198,49 juta. Angka tersebut turun 36/07% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$ 310,52 juta.
Penurunan laba bersih tersebut juga terjadi di tengah kenaikan pendapatan. PGAS membukukan pendapatan sebesar US$2,69 miliar atau naik tipis dari pendapatan di periode yang sama tahun lalu sebesar US$2,64 juta.
Ini bukan kali pertama PGAS meminta pemerintah mengevaluasi penetapan harga gas untuk industri. Pada pertengahan kuartal III-2023, perseroan sempat meminta harga gas untuk pelanggan non-HGBT dinaikkan per 1 Oktober.
Corporate Secretary PGN Rachmat Hutama saat itu mengatakan salah satu pertimbangan perusahaan di balik penyesuaian harga gas industri non-HGBT adalah faktor sumber pasokan; yang mencakup gas pipa, gas alam cair atau liquified natural gas (LNG), dan gas alam terkompresi atau compressed natural gas (CNG).
“Faktor kedua adalah harga pasokan hulu, dan ketiga adalah kontribusi volume masing-masing pasokan gas,” ujarnya kepada Bloomberg Technoz, medio Agustus.
Rachmat menegaskan harga gas yang diberlakukan PGN kepada pelanggan non-HGBT juga dipengaruhi oleh dinamika dan perubahan di seluruh rantai bisnis gas bumi, termasuk harga yang diberlakukan pemasok gas di hulu alias Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) kepada PGN.
“Sebagai informasi, saat ini terdapat penyesuaian harga untuk perpanjangan pasokan gas dari pemasok gas kepada PGN, sehingga hal ini berdampak langsung ke pelanggan di sisi hilir,” terang Rachmat.
Namun, permintaan PGAS itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang menilai tidak ada alasan bagi perseroan untuk meminta kenaikan harga.
Dalam kaitan itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan pada prinsipnya pemerintah ingin agar harga gas dapat ditekan semurah mungkin, agar tidak memberatkan kinerja sektor industri.
“Soal sumber gas itu kan bisa dikomunikasikan dengan SKK Migas. Itu kan masih ada cara-cara lain kita [pasok] dari mana. Pemerintah akan bantu itu agar harganya murah. Cari sumber sana. Kalau tidak ada, cari sumber lain,” tegasnya saat ditemui di kompleks parlemen, akhir Agustus.
Menurutnya, PGN pun perlu getol mencari sumber dan produksi lapangan-lapangan gas di dalam negeri untuk mengamankan suplai gasnya agar harga di tingkat hilir tidak perlu sampai terjadi penyesuaian.
PGN sebelumnya meminta tambahan pasok dari Blok Tangguh, Teluk Bintuni yang dikelola BP guna mengantisipasi terjadinya kekurangan di Sumatra. Saat ini, PGN mendapatkan alokasi LNG sekitar 500 juta ton lebih.
(ibn/wdh)
