Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) terus menyuarakan penolakan terhadap proyek IKN. Mereka menilai, proyek tersebut menimbulkan masalah baru mulai dari keuangan negara hingga kerusakan alam.
Capres KPP, Anies Baswedan pun berulang kali mengkritik proyek IKN. Bahkan, dia menjadi satu-satunya peserta Pemilu 2024 yang tak memastikan proyek IKN akan berlanjut.
Jokowi menilai, pembangunan IKN hanya sekadar memindahkan pusat ketimpangan ekonomi dari Jakarta ke Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. Kebijakan tersebut bukan solusi untuk menjamin pemerataan ekonomi dan pembangunan.
"Justru kami ingin indonesiasentris. Karena kita ingat 58% PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa," kata Jokowi.
Padahal, kata dia, Pulau Jawa hanyalah bagian kecil dari 17 ribu pulau di Indonesia. Tak hanya ekonomi, 56% jumlah penduduk di Indonesia juga berada di Pulau Jawa. Penumpukan penduduk terjadi karena mengikuti titik atau pusat ekonomi dan pembangunan.
Pemindahan ibu kota, kata Jokowi, akan memindahkan kepadatan penduduk dengan membangun titik-titik ekonomi baru. "Ini kan memang bukan kebijakan 1-2 hari atau 1-2 tahun. Tapi jangka panjang," ujar Jokowi.
(frg/ezr)
