Menurut Budi, lambatnya realisasi insentif pembelian motor listrik senilai Rp7 juta per unit adalah karena sebaran dealer yang tidak merata di seluruh kota di Indonesia. Walhasil, masyarakat tidak bisa menjangkau subsidi motor listrik.
Saat ini, kata Budi, dealer yang terverifikasi pada laman Sisapira telah mencapai 400 dealer. Namun, sebarannya tidak merata dan mayoritas berada di kawasan Jakarta.
“Di Jakarta sendiri bisa berapa dealer? Mungkin banyak dan mungkin lainnya di kota-kota besar. Jadi kota-kota yang lain belum tentu ada. Satu kota atau kabupaten cuma 1—2 merek ada di situ. Kalau dia [dealer] masuk kota dan kabupaten, saya kira masyarakat akan makin mudah mengakses untuk membeli motor listrik,” ujarnya.
Budi mengakui sebaran dealer di seluruh kota Indonesia bergantung pada kemampuan finansial. Namun, menurutnya, dealer tidak perlu khawatir ihwal penyerapan subsidi motor listrik karena bantuan insentif yang diberikan pemerintah dinilai mempercepat penjualan.
Selain itu, dealer juga bisa memanfaatkan konsep kemitraan untuk membangun dealer di kota-kota tertentu. Budi mengatakan, pameran motor listrik menjadi salah satu upaya untuk mempertemukan pengusaha di daerah yang berminat membangun dealer motor listrik.
“Dengan skema business-to-business, saya mengundang beberapa pengusaha di daerah yang berminat kemitraan. Kalau dengan skema itu, pendanaan tidak dari pemegang merek, tetapi ada di mitra itu,” tuturnya.
Menurutnya, pemerintah secara kebijakan telah mendukung subsidi motor listrik melalui Kementerian Perindustrian. Selain itu, Budi mengatakan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi beberapa waktu lalu telah melakukan sosialisasi pada beberapa kota, seperti di Makassar, Semarang, dan Surabaya.
Selain itu, keluhan yang terjadi pada laman Sisapira beberapa minggu lalu karena terdapat penyesuaian aplikasi dengan regulasi yang dibuat Kemenperin.
“Kalau sekarang udah jalan, enggak ada masalah. Mungkin itu beberapa minggu lalu saat ada revisi atau perbaikan di sistem Sisapira dengan regulasi yang ada,” tutupnya.
Berdasarkan pantauan pada Sisapira, per 28 November 2023, sisa kuota subsidi masih sebanyak 185.275 unit. Adapun, sejumlah 6.528 unit telah dalam proses pendaftaran dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan dan telah mendapatkan potongan harga pembelian, tetapi statusnya sedang menunggu penerbitan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB).
Selain itu, sebanyak 4.049 telah terverifikasi atau telah melalui proses verifikasi kesesuaian data transaksi penjualan seperti Biodata Konsumen, STNK, dan TNKB.
Terakhir, sejumlah 4.148 unit telah tersalurkan atau telah dilakukan penggantian potongan harga motor listrik dari pemerintah ke perusahaan industri.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Tenggono Chuandra Phoa mengatakan telah menerima banyak komplain dan aduan terkait dengan layanan sistem Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (Sisapira).
Sisapira merupakan situs yang disiapkan untuk mendukung penyaluran bantuan subsidi sepeda motor listrik di Indonesia.
Berdasarkan aduan yang diterima asosiasi, Tenggono mengatakan pengajuan subsidi mereka ditolak ketika memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun, tidak ada alasan yang jelas dibalik penolakan tersebut.
Hal ini sangat disayangkan, mengingat realisasi serapan subsidi sepeda motor listrik masih jauh dari target sebanyak 200.000 unit.
“Banyak komplain setelah mengajukan pembelian di Sisapira dan ditolak, tidak ada penjelasan alasan penolakannya, padahal target masih jauh dari yang akan dicapai,” ujar Tenggono saat dihubungi, Selasa (14/11/2023).
(dov/wdh)
